PENDIDIKAN DI PAPUA HARUS MENJADI GERAKAN KEBUDAYAAN ANTROPOLOG: GUNAKAN BAHASA DAERAH SEBAGAI BAHASA PENGANTAR HINGGA KELAS 2 SD
Ada sebuah keresahan mendalam yang mewarnai Lokakarya Pendidikan di Timika, Rabu (15/4/2026). Di tengah gempuran modernitas dan sistem pendidikan yang makin administratif, sekolah-sekolah di Tanah Papua dinilai sedang mengalami “krisis jati diri”.
Sebagai pembicara, Dr. Albertus Heriyanto dari STFT Fajar Timur Jayapura, membedah fenomena ini dengan tajam namun reflektif. Menurutnya, sudah saatnya semua pihak berhenti melihat sekolah hanya sebagai tempat memberikan layanan sosial semata. “Revitalisasi pendidikan harus dimulai dari perubahan paradigma; dari pendidikan sebagai layanan sosial menjadi pendidikan sebagai gerakan kebudayaan,” tegas Dr. Albertus.
Gagasan ini bukan tanpa alasan. Ia melihat sekolah Katolik saat ini cenderung terjebak dalam arus homogenisasi nasional—kurikulum yang seragam dari pusat yang sering kali tidak nyambung dengan realitas lokal. Akibatnya, siswa merasa asing di sekolahnya sendiri.
“Artinya, sekolah Katolik harus menghidupkan kembali dan menjaga tetap hidup identitas masyarakat lokal. Kita harus menjadikan pengetahuan lokal sebagai materi pendidikan. Martabat komunitas harus menjadi dinamika riil saat ini,” tambahnya.
Salah satu poin paling krusial dalam paparan Dr. Albertus adalah mengenai peran guru. Ia menyoroti bagaimana guru saat ini mengalami “alienasi profesi”. Banyak guru kini lebih sibuk dengan urusan administrasi atau sekadar mengejar angka kredit, sehingga kehilangan relasi emosional dan kultural dengan siswa maupun masyarakat.
Albertus merujuk pada warisan positif para misionaris awal. Dulu, guru adalah bagian tak terpisahkan dari komunitas lokal; mereka belajar bahasa daerah, memahami adat, dan menjadi pemimpin komunitas.
Dr. Albertus juga mengusulkan pendekatan Ekologi Pengetahuan Lokal. Dalam paradigma ini, ruang kelas tidak lagi dibatasi oleh empat dinding tembok. Seluruh wilayah hidup peserta didik adalah ruang belajar yang tak terbatas.
Untuk itu, Albertus memberikan rekomendasi konkret antara lain: Pertama, menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di tingkat TK hingga SD kelas dua untuk menjadi awal menjaga memori budaya.
Dua, menggunakan kurikulum kontekstual. “Artinya menjadikan hutan bakau, sungai, dan danau sebagai laboratorium sains yang nyata,” kata dia.
Ketiga, kearifan Lokal sebagai bahan Ajar. Caranya, dengan melibatkan tetua adat atau penganyam noken sebagai “guru komunitas” yang setara di dalam sekolah.
Lokakarya ini menjadi momentum penting bagi Keuskupan Timika untuk menata ulang arah pendidikan. Pesannya jelas, pendidikan yang berhasil di Papua harus mampu memanusiakan manusia Papua dan menjaga martabat mereka di tengah krisis yang sedang melanda.
Jika sekolah Katolik ingin tetap menjadi “pusat pencerahan”, maka ia harus berani kembali ke akar, yakni menjadi rumah bagi budaya dan pengetahuan lokal Papua. (***)
Author: Admin Komsos 1
