KEUSKUPANTIMIKA.ORG – Pendidikan di Tanah Papua tengah menghadapi tantangan berlapis, mulai dari persoalan ketidakadilan gender hingga kerinduan masyarakat akar rumput akan kehadiran nyata lembaga pendidikan. Dua isu ini mengemuka secara tajam dalam hari kedua Lokakarya Pendidikan Keuskupan Timika.
Sekretaris Departemen Perempuan Gereja KINGMI di Tanah Papua, Esther Haluk, membawa perspektif feminis. Menurutnya, perempuan asli Papua saat ini mengalami diskriminasi berlapis akibat budaya patriarki, kemiskinan, hingga situasi konflik yang tak kunjung usai.
“Kalau kita lihat di kampung, jika sekolah yang didahulukan laki-laki, perempuan dianggap hanya masa depannya (berlabuh) di dapur,” ujarnya.
Dalam lokakarya ini, Esther membedah secara rinci berbagai hambatan yang menghalangi terciptanya pendidikan berkeadilan gender di Papua. Di antaranya:
Hambatan Kultural
Patriarki yang mengakar kuat melahirkan anggapan salah bahwa kodrat perempuan hanya di ranah domestik, sementara laki-laki di ruang publik. Ada bias peran sosial di mana laki-laki diasosiasikan dengan kepemimpinan rasional, sedangkan perempuan dengan kepatuhan. Akibatnya, upaya perbaikan pendidikan setara gender sering dianggap sebagai aktivitas melawan budaya.
Kurikulum pendidikan masih bias gender—laki-laki digambarkan sebagai pemimpin dan perempuan sebagai pengasuh—ditambah kurangnya guru terlatih dan akses yang tidak merata.
Dampak Militerisme
Konflik berkepanjangan membuat prioritas negara bergeser sehingga anggaran pendidikan dipangkas.
Normalisasi Kekerasan
Budaya militeristik cenderung memperkuat maskulinitas agresif dan subordinasi perempuan, serta menimbulkan trauma psikologis yang mengganggu proses belajar.
Hambatan Politik & Ekonomi
Kurangnya komitmen politik untuk menjadikan kesetaraan gender sebagai prioritas, represi terhadap aktivisme, hingga kemiskinan yang membatasi posisi tawar perempuan.
Hambatan Psikologis
Perempuan seringkali menginternalisasi subordinasi (merasa tidak cocok untuk lulus) dan menghadapi stigma sosial yang mematikan semangat.
Esther menekankan bahwa tantangan di Papua tidak bisa diselesaikan dengan cara yang biasa-biasa saja. Dibutuhkan pendekatan yang kontekstual dan holistik. Pendidikan harus mampu menyentuh struktur sosial dan melibatkan masyarakat adat.
“Apalagi kebijakan rezim saat ini yang memangkas berbagai dana untuk MBG, itu juga mempengaruhi kualitas pendidikan,” ujarnya.
Beberapa langkah strategis diusulkan oleh Esther, antara lain soal kapasitas guru. Caranya, tenaga pendidik harus paham kesetaraan gender, mampu menangani bias di kelas, dan peka terhadap trauma konflik. Kedua, kurikulum inklusif. Yakni menciptakan materi yang merepresentasikan pengalaman perempuan sebagai pemimpin dan membahas hak kesehatan reproduksi. Selanjutnya, Infrastruktur Ramah Gender. Seperti membangun sekolah dengan sanitasi yang layak (toilet terpisah) dan memastikan keamanan siswa melalui sistem antar-jemput komunitas. Terakhir, kebijakan afirmatif. Caranya, menyediakan beasiswa khusus perempuan, mencegah perkawinan anak, dan menerapkan kebijakan anti-kekerasan yang tegas di sekolah.
Menutup paparannya, Esther mengajak semua pihak—pemerintah, sekolah, komunitas adat, hingga gereja—untuk bergerak secara terpadu. Di wilayah yang sangat terpencil atau terdampak konflik, inisiasi sekolah berbasis komunitas dan kelas non-formal menjadi sangat penting.(***)
Author: Admin Komsos 1
