TUNGKU API SEBAGAI SEKOLAH KEHIDUPAN

Tulisan ini merupakan kelanjutan dari tulisan sebelumnya: “Sekolah di Papua Mesti Kembali ke Tungku Api”, yang dimuat di media investortrust.id, Minggu, 6 September 2026, pukul 19.01 WIB.

Tulisan tersebut berangkat dari kegelisahan bahwa pendidikan di Papua terlalu lama diukur dari ukuran sekolah formal, gedung, kurikulum, buku, angka, dan administrasi. Kehidupan masyarakat Papua sendiri, sering ditempatkan di luar proses pendidikan. Padahal, sebelum anak mengenal ruang kelas. Anak Papua telah belajar dari mama, bapa, tete, nene, keluarga, alam, kebun, hutan, sungai, dan kehidupan kampung. Salah satu ruang belajar itu adalah tungku api.

Tungku api bukan sekadar tempat memasak makanan. Tungku api adalah ruang kehidupan dan ruang belajar. Di sana keluarga berkumpul, berbicara, mendengar, berbagi makanan, berbagi pengalaman, memberikan nasihat, menyelesaikan persoalan, dan menanamkan nilai moral dan norma sosial kepada anak.

Di sekitar tungku api. Itulah anak belajar dengan melihat, mendengar, bertanya, meniru, dan mengalami sendiri. Pengetahuan tidak berdiri. Ia jauh dari kehidupan. Pengetahuan tumbuh dari pengalaman. Tungku api dapat dibaca sebagai sekolah kehidupan. Tempat dimana anak belajar. Bukan, hanya menjadi pintar, tetapi menjadi manusia yang berguna dan bermakna dalam kehidupannya.

Persoalannya. Pendidikan Papua masih terlalu sering dibangun dari cara pandang yang seragam dan Jawasentris. Apa yang dianggap berhasil di Jawa mudah dijadikan ukuran keberhasilan pendidikan di Papua.  Padahal Papua mempunyai kondisi geografis, sosial, budaya, bahasa, sejarah, dan pengalaman hidup yang berbeda.

Kebijakan pendidikan nasional mesti hadir dengan prinsip keadilan. Bukan, sekadar keseragaman. Guru mesti diberi ruang. Menjadikan, pendidik yang mengenal kehidupan anak. Keluarga mesti dipandang sebagai sekolah utama dan pertama. Masyarakat mesti dilibatkan sebagai bagian dari ekosistem pendidikan. Pendidikan Papua mesti berangkat dari realitas Papua sendiri. Dengan demikian, akan kena konteks dan relavan.

Tungku Api adalah Sekolah Pertama

Di sekitar tungku api. Pendidikan berlangsung secara alamiah. Anak melihat mama memasak, bapa bekerja saudara membantu, dan keluarga berbicara. Dari situlah,  anak mulai memahami kerja, tanggung jawab, kebersamaan, kepedulian, penghargaan, dan penghormatan. Anak belajar bahwa makanan yang tersedia tidak datang dengan sendirinya. Ada tanah yang mengelolah dan menghasilkan. Ada tangan yang bekerja dan ada orang yang memasak. Dan, ada pula keluarga yang berbagi hasilnya, kisah, dan kasih.

Pembelajaran seperti ini sering tidak disebut pendidikan. Padahal, di situlah pendidikan pertama dan sekaligus utama yang berlangsung. Anak belajar melalui pengalaman langsung. Apa yang dilihat menjadi pengetahuan. Apa yang didengar menjadi pemahaman. Apa yang dilakukan berulang-ulang menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan terbentuk karakter dan kepribadian yang kokoh.

Tungku api juga menjadi ruang pewarisan pengetahuan antargenerasi. Cerita tentang keluarga, kampung, tanah, kebun, adat, perjuangan, dan pengalaman hidup menjadi bagian dari pembentukan identitas anak. Inilah pendidikan yang berakar pada kehidupan. Sekolah formal mesti belajar dari kekuatan tersebut. Bukan, menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak ilmiah atau tidak penting.

Anak Mesti Diasuh, Diasah, dan Dididik

Anak mesti diasuh. Anak mesti diasah. Anak mesti dididik. Anak mesti diasuh dengan kasih, perhatian, keteladanan, dan rasa aman. Keluarga adalah sekolah pertama dan utama yang tidak boleh kehilangan perannya. Hanya.   Sebab, anak telah masuk sekolah formal.

Orang tua bukan sekadar pihak yang membayar kebutuhan sekolah atau menghadiri rapat orang tua. Orang tua adalah pendidik pertama dan utama dalam kehidupan anak.

Sesudah diasih dan diasuh. Anak mesti diasah. Anak belajar melalui keterlibatan. Anak belajar dari dan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Ia belajar membantu, bekerja, berbicara, mendengar, bertanggung jawab, dan menyelesaikan persoalan. Pendidikan seperti ini membentuk kecakapan hidup yang tidak selalu ditemukan dalam buku pelajaran.

Guru kemudian mempunyai tugas. Guru pun memperluas pengalaman tersebut melalui pendidikan formal. Guru bukan hanya penyampai kurikulum. Guru mesti menjadi orang yang mengenal anak. Guru mesti membaca konteks hidupnya. Guru mesti menghargai pengetahuan lokal. Dan, setelahnya, guru mesti menghubungkan pelajaran dengan realitas.

Guru Papua mesti diberi ruang untuk menjadi guru yang kontekstual. Bukan, hanya sekadar pelaksana petunjuk administratif dari pusat. Akan tetapi juga,  harus merelavansikan sesuai dengan kebutuhan hidup orang dan anak Papua.

Melawan Pendidikan yang Jawasentris

Kritik terhadap pendidikan Jawasentris, bukan kritik terhadap pulau Jawa atau orang Jawa. Kritik ini diarahkan kepada cara berpikir yang menjadikan pengalaman satu wilayah sebagai ukuran tunggal untuk membaca seluruh Indonesia. Papua tidak boleh terus-menerus dipaksa. Papua juga tidak boleh terus menerus mengikuti ukuran yang lahir dari realitas sosial yang berbeda.

Anak di Papua mempunyai pengalaman hidup yang berbeda. Ada anak yang berjalan jauh menuju sekolah. Ada yang hidup dalam wilayah pegunungan dengan akses terbatas. Ada yang tumbuh dalam komunitas adat yang kuat. Ada yang menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan keluarga. Ada pula sekolah yang berhadapan dengan krisis atau persoalan guru. Fasilitas yang terbatas. Transportasi dan jaringan komunikasi yang sulit. Dan, kondisi geografis yang tidak sama dengan sekolah di Jawa.

Kebijakan pendidikan Papua mesti mempunyai ruang afirmasi yang nyata. Pemerintah pusat tidak cukup membuat kurikulum yang seragam di tengah masyarakat Papua yang beragam. Lalu, menyerahkan pelaksanaannya kepada daerah.

Pemerintah mesti memastikan kebijakan pendidikan dapat beradaptasi dengan konteks Papua. Pemerintah daerah mesti memiliki keberanian mengembangkan kurikulum kontekstual Papua. Tanpa kehilangan dan mengabaikan kurikulum standar nasional. Pendidikan mesti mengakui bahasa, budaya, pengetahuan lokal, sejarah, lingkungan, dan kebutuhan masyarakat Papua sebagai sumber belajar.

Pendidikan yang adil, bukan berarti semua daerah mendapatkan perlakuan yang sama. Keadilan justru berarti memberikan dukungan sesuai dengan kebutuhan dan realitas masing-masing daerah. Papua tidak membutuhkan pendidikan yang dikasihani. Papua membutuhkan pendidikan yang adil, bermutu, kontekstual, dan menghargai martabat manusia Papua.

Menuju Kebijakan Pendidikan Papua

Tungku api sebagai sekolah kehidupan. Hal ini, tidak boleh berhenti menjadi metafora tanpa arti dan makna. Ia mesti diterjemahkan menjadi kebijakan.

Dengan menerapkan beberapa hal: pertama, pemerintah mesti memperkuat pendidikan berbasis konteks Papua.  Dengan, memberikan ruang yang lebih besar bagi budaya, bahasa, pengetahuan lokal, sejarah, dan lingkungan Papua dalam proses pembelajaran.

Kedua, kesejahteraan dan perlindungan guru mesti menjadi prioritas. Guru tidak boleh terus dibebani administrasi, terutama para guru honorer. Karena, kenyataan lapangan bahwa di pedalaman Papua guru honorer adalah tulang punggung pendidikan. Guru honorer di Papua juga mesti memperoleh kepastian hidup yang layak. Tidak adil menuntut guru mendidik anak dengan penuh pengabdian. Sementara, kehidupan gurunya sendiri dibiarkan tidak pasti. Mereka, hidup dalam kekerasan struktural dan simbolik.

Ketiga, keluarga mesti ditempatkan sebagai mitra utama sekolah. Pemerintah dan sekolah mesti membangun mekanisme pendidikan yang mempertemukan guru, orang tua, tokoh masyarakat, dan komunitas adat. Tungku api dapat menjadi inspirasi bagi model pendidikan berbasis keluarga dan komunitas.

Yang terakhir atau keempat, kebijakan pendidikan mesti dibangun melalui suara Papua. Bukan, hanya tentang Papua. Pemerintah pusat mesti mendengar guru, orang tua, kepala kampung, tokoh adat, tokoh agama, dan anak-anak Papua sendiri. Kebijakan yang dibuat dari jauh sering gagal membaca persoalan yang hidup di lapangan.

Tungku api bukan pengganti sekolah formal. Tungku api adalah pengingat. Karena, pendidikan di tanah dan anak Papua pertama-tama lahir dari kehidupan melalui tungku api. Sekolah mesti kembali kepada manusia. Bukan, pada kebijakan yang seragam, di tengah masyarakat yang beragam. Guru mesti kembali kepada tugas mendidik, bukan mentransfer. Keluarga mesti kembali ditempatkan sebagai sekolah pertama dan utama. Pemerintah mesti berhenti memaksakan keseragaman yang mengabaikan keragaman Papua.

Sebab, pendidikan Papua tidak boleh terus dibangun.  Dari,  apa yang dianggap normal di tempat lain. Pendidikan Papua mesti tumbuh dari tanah Papua. Mesti tumbuh dari kehidupan masyarakat Papua. Dan, mesti dari kebutuhan anak Papua. Di situlah tungku api. Bukan, hanya tempat memasak makanan. Akan tetapi, tempat kehidupan dimasak, nilai diwariskan, manusia dibentuk, dan masa depan Papua mulai dipersiapkan.

Author: Admin Komsos 1