KEUSKUPANTIMIKA.ORG – Berbagai peristiwa kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terus terjadi menunjukkan bahwa dunia saat ini, termasuk Tanah Papua, sedang berada dalam situasi yang memprihatinkan. Informasi yang beredar melalui media daring, media cetak, hingga media sosial menggambarkan realitas konflik dan anarkisme yang semakin merusak sendi-sendi kehidupan bersama.
Situasi ini menuntut refleksi mendalam sekaligus tanggung jawab bersama untuk menghadirkan perdamaian yang bermartabat di Tanah Papua.
Dua Wajah Konflik di Tanah Papua
Konflik yang terjadi di Papua dapat dilihat dalam dua bentuk utama, yakni konflik vertikal dan konflik horizontal.
Konflik vertikal lahir dari pertentangan kepentingan antara pihak yang berkuasa dan masyarakat yang berada dalam posisi lemah. Konflik ini sering kali dipicu oleh kebijakan, kepentingan ekonomi, maupun perbedaan ideologi yang tidak dikelola secara adil dan manusiawi. Ketika kepentingan dijalankan tanpa mempertimbangkan martabat manusia, kekerasan pun menjadi konsekuensi yang sulit dihindari.
Sementara itu, konflik horizontal muncul dalam relasi antarindividu dan antarkelompok masyarakat. Di Papua, konflik ini kerap tampak dalam bentuk pertikaian antarsuku, kekerasan dalam keluarga, hingga pembunuhan antarwarga. Fenomena ini menunjukkan lunturnya kesadaran bahwa setiap manusia adalah sesama saudara yang memiliki hak hidup yang sama.
“Ketika manusia tidak lagi dipandang sebagai sesama, kekerasan menjadi pilihan yang keliru namun terus diulang.”
Papua Membutuhkan Kesadaran Iman dan Kemanusiaan
Melihat realitas ini, Papua sungguh membutuhkan pembaruan cara pandang dan sikap hidup yang berakar pada iman dan nilai kemanusiaan.
Pertama, setiap pribadi diajak untuk hidup dalam sikap takut akan Tuhan. Sikap ini menuntun manusia untuk menghormati kehidupan dan memandang sesama sebagai saudara. Kesadaran iman ini menjadi dasar penting dalam membangun relasi yang damai dan saling menghargai.
“Hidup dalam takut akan Tuhan menuntun manusia untuk menjaga, bukan merusak, kehidupan sesamanya.”
Tanggung Jawab Pemangku Kebijakan
Para pemangku kebijakan, baik di tingkat pemerintahan maupun sektor swasta memiliki tanggung jawab moral untuk menjalankan tugas dan kewenangan secara bijaksana. Setiap kebijakan hendaknya dilandasi keadilan, dialog, dan keberpihakan pada martabat manusia.
Kepentingan yang dijalankan tanpa kepekaan sosial hanya akan melahirkan konflik baru dan memperdalam luka masyarakat.
“Kebijakan yang mengabaikan martabat manusia akan selalu berujung pada konflik dan penderitaan.”
Menghentikan Kekerasan, Membangun Dialog
Konflik horizontal yang semakin kompleks harus dihentikan. Kekerasan antarsuku, dalam keluarga, maupun antarindividu tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apa pun. Manusia bukanlah barang yang dapat diperlakukan sesuka hati, melainkan ciptaan Tuhan yang memiliki nilai luhur.
Oleh karena itu, setiap persoalan hendaknya diselesaikan melalui dialog yang bermartabat, bukan dengan senjata atau kekerasan.
“Manusia hidup sementara di dunia ini; jangan memaksa Tuhan mengambil nyawa sebelum waktunya.”
Menuju Papua yang Damai dan Bermartabat
Refleksi ini menjadi seruan bagi semua pihak umat beriman, pemimpin adat, tokoh masyarakat, dan pemerintah untuk bersama-sama membangun Papua yang damai, adil, dan manusiawi. Papua yang baik-baik saja adalah Papua yang menghargai kehidupan, menjunjung martabat manusia, serta memilih dialog sebagai jalan penyelesaian setiap konflik.
Semoga kesadaran iman dan komitmen kemanusiaan ini menuntun seluruh masyarakat Papua untuk terus berjalan dalam terang damai Tuhan.
PENULIS: RD. BENNY MAGAI
Author: Allo
