KEUSKUPANTIMIKA.ORG – Pendidikan di Tanah Papua merupakan perjuangan eksistensial di tengah impitan realitas sosial yang kompleks. Hal ini menjadi inti sari pemaparan yang menggugah dari tokoh gereja dan aktivis kemanusiaan, Pendeta Benny Giyai, dalam Lokakarya Pendidikan Dasar dan Menengah, Keuskupan Timika hari ini.
Pendeta Benny Giyai menekankan keberhasilan masa depan pendidikan Papua tidak bisa hanya diletakkan di pundak yayasan atau sekolah sendirian. “Pendidikan adalah tanggung jawab kolektif yang melibatkan gereja, komunitas adat, dan seluruh lapisan Masyarakat,” kata Pendeta Benny Giyai saat menjadi pembicara di Hotel Swiss Belinn, 915/4/2026. Menurut Benny Giyai, pendidikan yang ideal, adalah pendidikan yang mampu menjawab tantangan riil.
Dengan gaya bicaranya yang lugas, Pdt. Benny Giyai merefleksikan perjalanan panjang pendidikan di Papua, mulai dari pasca reformasi 1998 hingga tantangan hari ini yang kian berat. Dia menyoroti fenomena keterasingan yang dialami orang asli Papua. Ia mengenang semangat tahun 1998, di mana ada impian besar tentang “Papua Baru” yang bebas dari pendekatan keamanan dan pembangunan yang bias pendatang.
“Kita butuh emansipasi dan papuanisasi dalam pendidikan,” tegasnya. Menurutnya, pendidikan harus mampu melahirkan rasa percaya diri bagi anak-anak Papua agar mereka tidak merasa menjadi warga kelas dua di tanah kelahirannya. Pendidikan bukan untuk mencabut mereka dari akarnya, untuk memperkuat martabat mereka.
Pdt. Benny memotret kondisi nyata Papua hari ini. Ia memaparkan data mengenai dominasi aparat keamanan serta masifnya proyek investasi berskala besar, seperti di Merauke, yang sering kali justru merampas hak-hak masyarakat adat dan menghilangkan ekosistem penting tempat mereka menggantungkan hidup.
Di tengah situasi yang menekan ini, ia berpesan agar lembaga pendidikan tidak kehilangan harapan. “Jangan berhenti khawatir, tapi undanglah Tuhan masuk dalam setiap aspek kehidupan,” ujarnya, mengutip pesan spiritual yang menjadi penguat bagi para guru dan pengelola yayasan.
Di tengah diskusi mengenai visi besar pendidikan, suara kritis datang dari Pastor Yosef Bunai, Pr, Pastor Paroki Apogomakida. Ia menyampaikan realitas jujur yang dirasakan masyarakat di tingkat kampung. Menurutnya, saat ini ada jarak yang lebar antara pengelola pusat dengan sekolah-sekolah di pelosok.
“Jujur saja, kami hampir tidak merasakan kehadiran YPPK. Koordinasi antara PSW (Pengelola Sekolah Wilayah) dan pihak terkait seolah tidak berjalan,” tegas Pastor Yosef.
Bagi masyarakat kampung, sekolah di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) dirasakan sebagai “Sekolah Emas”. Namun, realitas saat ini menunjukkan penurunan peran. Pastor Yosef menyoroti bahwa di kampung-kampung, kehadiran yayasan sering kali hanya terasa di jenjang Taman Kanak-kanak (TK) atau Sekolah Dasar (SD) saja, itu pun dengan perhatian yang minim.
Ia juga memberikan peringatan keras agar sekolah Katolik tidak berubah menjadi sekolah eksklusif. “Ada kesan sekarang sekolah YPPK itu menjadi sekolah anak pejabat. Ini harus hati-hati. Jika misi kita adalah menyelamatkan orang kecil, maka fokusnya harus kembali ke sana,” tambahnya.
Kritik ini menjadi pengingat penting dalam lokakarya tersebut, bahwa revitalisasi pendidikan salah satu tujuannya adalah mengembalikan kehadiran nyata gereja dan yayasan di tengah masyarakat yang paling membutuhkan, agar sekolah kembali menjadi milik semua dan bukan hanya segelintir elit.(***)
Author: Admin Komsos 1
